hit tracker

KKP Sidik Kasus Dua Kapal Malaysia yang Ditangkap Polri

JAKARTA, KetikKetikKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima limpahan kasus penyidikan dua kapal ikan asing berbendera Malaysia yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan Mabes Polri. Kasus pencurian ikan tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Stasiun PSDKP Belawan.

“Ini menunjukkan bahwa sinergi pemberantasan illegal fishing berjalan sangat baik antar aparat kita di lapangan,” kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar

Dirinya menuturkan bahwa dengan pelimpahan kasus tersebut, maka PPNS Perikanan akan secara penuh menangani kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, dua kapal berbendera Malaysia, yaitu KHF 1937 dan SLFA 3082 ditangkap oleh Direktorat Polair pada 8 dan 9 Mei 2021 saat melakukan kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka.

“Kapal beserta 8 awak berkewarganegaraan Myanmar dan Thailand juga sudah diserahkan kepada kami untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Plt Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kepolisian RI yang terus mendukung upaya KKP dalam melakukan pemberantasan illegal fishing di WPPNRI. 

Nugroho memastikan PPNS Perikanan akan melaksanakan penyidikan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama penanganan proses hukum tersebut.

“Segera akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Nugroho.

(Foto: dok KKP)
(Foto: dok KKP)

Terkait pengenaan pasal terhadap kedua kapal ikan berbendera Malaysia tersebut, Nugroho menjelaskan bahwa keduanya diduga melakukan tindak pidana perikanan di WPPNRI dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl.

Tak hanya itu, mereka melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja –  Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan langkah tegas terhadap para pelaku tindak pidana perikanan di laut Indonesia. Sepanjang 2021, KKP telah menangani 95 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, serta 31 kasus dalam tahap penyidikan.

Sebanyak 18 kasus dalam tahap P-21, 10 kasus dalam Tahap II, sembilan kasus dalam proses persidangan. Kemudian, 27 kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap. (CM)

Editor : Rizqa Leony Putri


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *